Makalah Masa Orde Baru

MASA ORDE BARU

Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

“ STUDI PANCASILA ’’

Dosen Pengampu :

Nanang Tri Handoko, M.H.

Disusun oleh :

Eko Febri Setiono (210717182)

Fajar Baskoro (210717183)

Ferdinda Ayu Maulidya (210717199)

Geang Ake Priambodho (210717196)

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orde baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan Soekarno (orde lama) dengan masa Suharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan Gerakan 30 Sempember tahun 1965. Orde baru lahir sebagai upaya untuk mengoreksi total penyimpangan pada masa Orde Lama, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan Negara Indonesia.

Setelah orde baru memgang tapluk kekuasaan dan mengendalikan pemerintah, muncul suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan status quo. Hal ini menimbulkan ekses negativ, yaitu semakin jauh dari tekan Orde Baru tersebut. Akhirnya berbagai macampenyelewengan dan penyimpangan dari nilai nilai Pancasila dan UUD 1945.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang lahirnya Orde Baru?

2. Bagaimana Pelaksanaan Pancasila di era Orde Baru?

3. Bagaimana Kelebihan dan Kekurangan pada Masa Orde Baru?

4. Bagaimana Kehidupan Politik pada Orde Baru?

5. Bagaimana Runtuhnya Pemerintah Era Orde Baru?

BAB II

PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Lahirnya Pemerintah Orde Baru

Lahirnya era orde baru dilatarbelakangi oleh runtuhnya orde lama. Tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto. Salah satu penyebab yang melatarbelakangi runtuhnya orde lama dan lahirnya orde baru adalah keadaan keamanan dalam negri yang tidak kondusif pada masa orde lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30S PKI. Hal ini menyebabkan presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di indonesia melalui surat perintah sebelas maret atau Supersemar.[1]

A. Kronologis Lahirnya Orde Baru

a) Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965

b) Keadaan Politik dan keamanan Negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30 September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama

c) Keadaan Perekonomian semakin memburuk dan inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keserahan masyarakat

d) Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar besar yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demo menuntut agar PKI beserta Organisasi Masanya dibubarkan

e) Wibawa dan kuasaan presiden Soekarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub)[2].

2. Pelaksanaan Pancasila di Era Orde Baru

Pancasila Pada Masa Orde Baru (1965-1998) Terlaksananya dengan dasar “supersemar” dan TAP MPRS no. XXXVII/MPRS/1968 periode ini disebut juga demokrasi pancasila, karena segala bentuk penyelanggaraan negara berlangsung berdasarkan nilai-nilai pancasila

Ciri-ciri umum :

1. Mengutamakan musyawarah mufakat

2. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat

3. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

4. Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan

5. Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksankan hasil keputusan musyawarah

6. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur

7. Keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai kebenaran dan keadilan

Orde baru muncul dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Semangat tersebut muncul berdasarkan pengalaman sejarah dari pemerintahan sebelumnya yang telah menyimpang dari Pancasila serta UUD 1945 demi kepentingan kekuasaan. Akan tetapi, yang terjadi sebenarnya adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa orde lama, yaitu Pancasila tetap pada posisinya sebagai alat pembenar rezim otoritarian baru di bawah Soeharto.

Seperti rezim otoriter pada umumnya lainnya, ideologi sangat diperlukan orde baru sebagai alat untuk membenarkan dan memperkuat otoritarianisme negara. Sehingga Pancasila oleh rezim orde baru kemudian

ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membenarkan dan memperkuat otoritarianisme negara. Maka dari itu Pancasila perlu disosialisasikan sebagai doktrin komprehensif dalam diri masyarakat Indonesia guna memberikan legitimasi atas segala tindakan pemerintah yang berkuasa. dalam diri masyarakat Indonesia. Adapun dalam pelaksanaannya upaya indroktinisasi tersebut dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pengkultusan Pancasila sampai dengan Penataran P4. Upaya pengkultusan terhadap pancasila dilakukan pemerintah orde baru guna memperoleh kontrol sepenuhnya atas Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah orde baru menempatkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sesuatu yang keramat sehingga tidak boleh diganggu gugat. Penafsiran dan implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka, serta UUD 1945 sebagai landasan konstitusi berada di tangan negara. Pengkultusan Pancasila juga tercermin dari penetapan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober sebagai peringatan atas kegagalan G 30 S/PKI dalam upayanya menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis.

Sosialisasi Pancasila melalui Penataran P4 Pada era Orde Baru, selain dengan melakukan pengkultusan terhadap Pancasila, pemerintah secara formal juga mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila melalui TAP MPR NO II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di sekolah dan di masyarakat. Siswa, mahasiswa, organisasi sosial, dan lembaga-lembaga negara diwajibkan untuk melaksanakan penataran P4. Tujuan dari penataran P4 antara lain adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Selain sosialisasi nilai Pancasila dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, dalam kegiatan penataran juga disampaikan pemahaman terhadap Undang- Undang Dasar 1945 dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pelaksanaan penataran P4 sendiri menjadi tanggung jawab dari Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Akan tetapi cara melakukan pendidikan semacam itu, terutama bagi generasi muda, berakibat fatal. Pancasila yang berisi nilai-nilai luhur, setelah dikemas dalam penataran P4, ternyata justru mematikan hati nurani generasi muda terhadap makna dari nilai luhur Pancasila tersebut. Hal itu terutama disebabkan oleh karena pendidikan yang doktriner tidak disertai dengan keteladanan yang benar. Setiap hari para pemimpin berpidato dengan selalu mengucapkan kata-kata Pancasila dan UUD1945, tetapi dalam kenyataannya masyarakat tahu bahwa kelakuan mereka jauh dari apa yang mereka katakan. Perilaku itu justru semakin membuat persepsi yang buruk bagi para pemimpin serta meredupnya Pancasila sebagai landasan hidup bernegara, karena masyarakat menilai bahwa aturan dan norma hanya untuk orang lain (rakyat) tetapi bukan atau tidak berlaku bagi para pemimpin. Atau dengan kata lain Pancasila hanya digunakan sebagai slogan yang menunjukkan kesetiaan semu terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.[3]

3. Kelebihan dan Kekurangan pada Masa Orde Baru

Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru :

1) Sukses transmigrasi

2) Sukses KB

3) Sukses memerangi buta huruf

4) Sukses swasembada pangan

5) Pengangguran minimum

6) Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)

7) Sukses Gerakan Wajib Belajar

8) Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh

9) Sukses keamanan dalam negeri

10) Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia

11) Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru :

1) Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme

2) Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat

3) Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua

4) Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya

5) Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)

6) Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)

7) Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

8) Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel

9) Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius”

10) Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)

11) Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.

12) Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.

13) Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta[4]

4. Politik Pada Masa Orde Baru

A. Penataan Politik Dalam Negeri

Pada masa Orde Baru keadaan politik dan keamanan Negara menjadi kacau karena peristiwa G-30S/PKI. Rakyat menuntut agar PKI beserta Organisasinya dibubarkan serta tokoh tokohnya diadili. Pembentukan kesatuan aksi berupa Front Pancasila yang selanjutnya lebih dikenal dengan angkatan 66 untuk menghancurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965. Beberapa upaya yang dilakukan dalam melaksanakan kehidupan politikOrde Baru, yaitu sebagai berikut :

1. Pembentukan Kabinet Pembangunan

Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera, yaitu meciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Selanjutnya setelah sidang MPRS tahun 1968 menerapakan Soeharto sebagai Presiden untuk masa jabatan 5 tahun, dibentuk kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida.

2. Pembubaran PKI dan Organisasi massanya

Soeharto sebagai pengemban supersemar guna menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintah. Pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya ketetapan MPRS No.9 Tahun 1966, dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1966 dilakukan pengamanan 15 orang menteri yang dianggep terlibat G30S/PKI.

3. Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik

Setelah pemilu 1974 maka dilakukan penyederhanaan jumlah partai tapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan sejumlah partai.

Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan progam.

B. Penataan Politik Luar Negeri

Di samping membina politik dalam negeri, Pemerintah pada Masa Orde Baru juga membina politik Luar Negeri. Berikut upaya upaya pembaharuan yang dilakukan dalam Politik Luar Negeri :

1) Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB

Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarenakan adanya desakan dari Komisi bidang pertahanan keamanan dan luar negeri DPR GR terhadap pemerintah Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 1966 akhirnya di sepakati bahwa Indonesia harus kembali menjadi Anggota PBB dan badan badan internasional lainnya dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin mendesak.

2) Membekukan Hubungan Diplomatik dengan Republik Rakyat Cina

Sikap politik Indonesia yang membekukan hubungan diplomatik dengan RRC disebabkanpada masa G30S/PKI, RRC membantu PKI dalam melaksanakan kedute tersebut. RRC dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

3) Normalisasi Hubungan Dengan Negara Lain

Peran aktif Indonesia juga ditunjukkan dengan menjadi salah satu Negara pelopor berdirinya ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik bersama Menteri luar negeri/ perdana menteri Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangani kesepakatan yang disebut Deklarasi Bangkok pada Tanggal 8 Agustus 1967.[5]

5. Berakhirnya Masa Era Orde Baru

Pada pertengahan tahun 1997, terjadi krisis moneter yang melanda beberapa negara di kawasan Asia, termasuk indonesia. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pemerintah Orde Baru menjadi goncang setelah dilanda badai, yakni adanya krisis moneter terus berlanjut ke krisis-krisis selanjutnya.

a) Krisis moneter

1) Ketergantungan Indonesia pada modal asing sangat tinggi

2) Ketergantunagn Indonesia pada barang-barang impor

3) Ketidak mampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari

b) Krisis ekonomi

1) Lemahnya investasi sehingga dunia industri dan usaha mengalami keterpurukan

2) Produktifitas dunia industrimengalami penurunan sehingga PHK menjadi satu-satunya alternatif

3) Angaka pengangguran tinggi sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat menjadi sangat rendah

c) Krisis politik

Sebagian besar masyarakat hanya ingin kehidupan yang tertib, tenang, damai, adil, makmur, dll. Namun semua itu tidak bisa lepas dari pemerintahan Presiden Suharto. Oleh karena itu, jawaban yang paling realistik adalah menuntut Presiden Suahrto untuk turun dari jabatannya.

d) Krisis sosial

Demonstrasi, Kerusuhan, Kekacauan, Pembakaran, Penjarahan, Pengangguran, PHK

e) Krisis hukum

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dari kekuasaan pemerinath belum dapat di realisasikan. Bahkan dalam praktiknya, kekuasaan kehakiman menjadi pelayanan kepentinagn para penguasa dan kroni-kroninya. Memang harus di akui bahwa sistem peradialan pada masa orde baru tidak dapat dijadiakan barometer untuk mewujudkan pemerintahan yantg bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Di tengah gencarnya desakan mahasiswa agar Presiden Soeharto segera mengambil sikap untuk melakukan reformasi dalam segala bidang. Presiden Soeharto menilai bahwa reformasi hendaknya harus tetap konstruktif dan tidak terjebak dalam pemikiran dan sikap yang mengganggu stabilitas. Pernyataan presiden Soeharto yang disampaikan Mendagri R. Hartono bahwa jika ada keinginan reformasi di bidang politik harus mempersiapkan diri setelah tahun 2003.

Apabila reformasi dilakukan maka dapat mengganggu stabilitas bangsa. Di tengah masyarakat indonesia yang sedang sulit menghadapi krisis ekonomi, harga sembilan bahan pokok terus melambung. Untuk mengatasi krisis, pemrintah mengambil inisiatif menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Daya Listrik (TDL). Menteri pertambangan dan energi (Mentamben) Kuntoro Mangkusubroto menjelaskan, berdasarkan Keppres no.69 / 1998, mulai pukul 00.00 WIB tanggal 5 Mei 1998, harga BBM dinaikan antara 25 %-71%. Kenaikan harga BBM menimbulkan keresahan rakyat indonesia. Harga-harga sembako dan kebutuhan lain mengalami peningkatan tajam. Melihat keadaan yang demikian, mahasiswa melakukan domonstrasi menuntut adanya reformasi di segala bidang. Di Yogyakarta. Aksi mahasiswa berlangsung di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Insitut Seni Indonesia (ISI), dan Universitas Gajah Mada (UGM), tidak ketinggalan juga , para pelajar SMU yang tergabung dalam Gabungan Aksi Pelajar Cinta Indonesia (GAPCI) iktu melakukan aksi menuntut reformasi di gedung DPRD DIY. Mereka menuntut pemerintah agar segera melakukan reformasi. Sudah tidak ada alasan lagi untuk melakukannya setelah 2003. Demonstrasi juga berlangsung di beberapa kota di Indonesia.[6]

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam pemerintahan orde lama maupu orde baru banyak ditemukan penyimpangan terhadap pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan Negara yang menyimpang dari ideology pancasila dan mekanisme Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan ketidak seimbangan kekuasaaan diantara lembaga-lembaga Negara dan makin jauh dari cita demokrasi dan kemerdekaan yang ditandai dengan berlangsungan nya sistem kekuasaan presiden berlebihan yang melahirkan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga terjadi krisis multidimensional pada hamper seluruh aspek kehidupan.